SURAU: Educational Engineering

Manapak Jajak, Menemukan Potensi Diri Sedini Mungkin

SBI

SBI Versus Jati Diri Bangsa

Oleh : Zulfikri Anas

Kita perlu hati-hati dalam mendefinisikan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) karena kesalahan pemaknaan akan berdampak pada proses dan outcomes. Sementara ini, yang disebut SBI adalah sekolah-sekolah yang menggunakan dua bahasa (bi lingual) terutama untuk mata pelajaran sains dan matematika, menggunakan sebagian atau seluruh kurikulum dari negara-negara lain seperti kurikulum Cambridge (Inggris), International Baccalaureate, Australia dan sebagainya. Ciri berikutnya, mempekerjakan orang asing sebagai tenaga inti (pengajar maupun manajemen) untuk sekolah swasta, kelas khusus SBI dengan perlakuan khsusus bagi sekolah negeri, sarana pembelajaran yang menggunakan ICT (Information,Communication and Technology), menggunakan buku-buku impor (terutama swasta), ruang belajar yang nyaman dengan penataan gedung yang rapih dan terkesan mewah, . Semua ini tentu berdampak pada biaya penyelenggaran yang relatif mahal, dan itu sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat.

Oleh karena keberadaan sekolah-sekolah yang demikian memang menjadi inceran bagi sekelompok masyarakat (utamanya golongan menengah ke atas), bayaran mahal tidak menjadi persoalan, malah semakin mahal justeru makin diuber karena ada pretise di situ. Jiwa, semangat, filosofi strategi dan konsep SBI yang diinginkan bukan demikian. Sayangnya, peraturan yang dikeluarkan oleh Depdiknas melalui Pedoman Penjaminan Mutu SBI memungkinkan kita tergelincir ke sana. Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa criteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan SBI antara lain: (1) penyelenggaraan pembelajaran mmenggunakan ICT; (2) kualifikasi pendidik khusus untuk matematika dan sains harus fasih berbahas Inggris dan berpendidikan S2/S3 (minimal 10% untuk SD, 20% untuk SMP, dan 30% untuk SMA); (3) memenuhi seluruh standar nasional dan diperkaya dengan standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu di bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional.

Khusus poin ke tiga, berkaitan standar kompetensi, kata “diperkaya” menegaskan bahwa yang diinginkan adalah kita memiliki karakter sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh bangsa kita, sementara kita juga mampu bersaing dengan dunia luar. Jika kita kurang cermat, kata-kata “diperkaya” tersebut membuka peluang untuk “terpleset” menghambakan diri pada Negara maju.

Keberadaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang sesuai dengan cita-cita bangsa kita adalah untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang mampu menjadi warga dunia yang kompetitif yang memiliki keunggulan karakteristik sebagai modal dasar untuk meningkat “bargaining posisition” bukan untuk memposisikan diri sebagai “sub-ordinate” dari bangsa lain. Kekhasan potensi yang dimiliki dibangun di atas dasar “generic competencies” sebagai pendukungnya. Artinya, secara universal, penguasaan kompetensi-kompetensi dasar sejajar dengan anak-anak di manapun di dunia, namun, di balik itu semua, anak-anak kita memiliki kemampuan khas yang tidak dapat dibandingkan dengan anak manapun di dunia.

Hal ini dapat dilakukan apabila kita tidak “berlomba pada jalur yang sama”. Apalagi jika kita menggunakan “standar” mereka sebagai acuan. Ketika kita terjebak pada pemahaman bahwa untuk “berkompetitif dengan mereka, kita “wajib” menggunakan standar yang mereka tetapkan, seumur-umur kita tidak akan pernah sejajar, apalagi melampaui. Pada hal, potensi untuk menjadi “nomor satu” pada bidang yang kita kuasai sangat besar. Salah satu keunggulan kita yang dapat dijadaikan daya beda dan tidak akan tersaingi misalnya keunggulan kita yang terbiasa hidup dalam multi etnis dengan karakter budaya yang sangat beragam. Dalam konteks lain, secara geografis, kita memiliki keunggulan-keunggulan strategis yang dapat kita kembangkan. Inilah yang dilakukan oleh jepang dan Korea. Bagi Korea, teknologi boleh kita adopsi dari barat, kita boleh belajar dari standar mereka, tetapi kita bukan American, dan bukan germany, kita tetap Koera dengan keunggulan yang kita miliki. Prinsip ini menjadikan mereka sebagai bangsa yang kuat dan “ditakuti” oleh kelompok barat.

Dalam hal teknologi, betapapun kita tidak mampu melepaskan diri dari posisi “berguru” kepada negara maju karena mereka telah terlebih dahulu menguasainya, namun karakter bangsa jangan dilupakan. Semangat kebangsaan yang dimiliki oleh Korea dan Jepang akahirnya mampu memposisikan bangsa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Amerika, dia telah menjadi pemenang di bidangnya! Dan bangga dengan bangsanya.

Jauh sebelum pemerintah menyikapi melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pasal (50) ayat (3), (“Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional”) di masyarakat telah berkembang sekolah-sekolah yang ”melabeli” dirinya dengan sekolah bartaraf internasional dengan sejumlah nama pembeda dengan sekolah biasa, seperti Sekolah Nasional Plus, Rintisan Bertaraf Internasional, Sekolah Global, Sekolah Unggulan Bertaraf Internasional dan sebagainya. Pola penyelenggaraannya juga macam-macam, ada yang menyelenggarakan seluruh kelasnya bertaraf internasional, dan ada yang menyelenggarakan satu kelas bertaraf internasional di antara sejumlah kelas dalam satu sekolah. Hal ini dilakukan pada semua jenjang dan satuan pendidikan (TK/PAUD, pendidikan dasar dan menengah) sehingga ada TK ”bertaraf internasional”. Dan setelah dikuatkan dengan undang-undang, program-program seperti ini menjamur.

Di satu sisi, munculnya sekolah-sekolah tersebut merupakan jawaban dari tantangan dan kebutuhan di masyarakat. Sekelompok masyarakat menginginkan anak-anak mereka memiliki nilai lebih dibanding kelompok yang lain, terutama di kalangan masyarakat mampu. Pada sisi lain, apabila konsep ”bertaraf internasional” ini tidak dimaknai dengan tepat, kita bukannya menjadi kuat, malah akan semakin lemah dengan posisi sub-ordinate.

Kondisi di atas memunculkan kesan under estimate terhadap standar pendidikan nasional. Apabila dicermati, dalam hal basic competencies, standar nasional pendidikan kita tidak berada di bawah Negara maju karena kompetensi itu bersifat universal. Sebagai contoh, semua siswa dari semua Negara belajar tentang hukum Newton, dalil Pythagoras, tata surya dan sebagainya, perbedaanya bukan pada content-nya melainkan pada cara pengembangan kompetensi siswa dalam menguasai konsep-konsep tersebut. Jika di Negara-negara maju proses pembelajaran lebih diarahkan pada pengembangan struktur berpikir (skill, sikap dan perilaku) siswa, sementara di Indonesia lebih terfokus kepada “hafalan” (to know) atau sering disebut dengan knowledge based curriculum. Nah, apabila ini di sadari, jika ingin memiliki kompetensi seperti siswa-siswa dari Negara maju tersebut, kita harus merombak system pembelajaran. Artinya, yang perlu kita setarakan dengan negara maju adalah kualitas proses pembelajaran, dalam konteks ini, kita memang perlu “revolusi pendidikan” karena pengajaran yang bersifat hafalan dan pasif sudah menjadi tradisi dan dianggap paling tepat di lembaga pendidikan kita sampai saat ini. Meskipun ada upaya untuk mengubahnya, tapi sangat lamban kalau tidak boleh dikatakan jalan di tempat.

Setidaknya, itulah sejumlah permasalahan yang muncul ketika seminar nasional pendidikan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2008 yang dilakukan di Aula Dediknas Jl. Jenderal Sudirman Jakarta pada tanggal 20-21 Agustus 2008 yang lalu. Pertanyaan menarik muncul dari floor, di antaranya: (1)jika pemerintah kita “harus” mengakui hasil akreditasi negara lain terhadap sekolah yang ada di wilayah NKRI, apakah secara otomatis negara yang bersangkutan juga mengakui lulusan sekolah kita, (2) dengan mengadopsi kurikulum dan menggunakan standar negara lain sebagai acuan akreditasi proses pembelajaran di SBI, bagaimana kita menjamin bahwa anak yang bersangkutan memiliki kepribadian kita, jangan-jangan dia malah menjadi orang asing di negeri sendiri. (3) Jika kita menjadi sub-ordinasi dari institusi pendidikan di luar NKRI, tentunya kita sulit untuk bersaing dengan mereka karena keunggulan kita diukur dengan standar mereka, adakah peluang bagi kita untuk bersaing? (4) Jika SBI menerapkan standar yang lebih tinggi dari standar nasional, dan siswa yang lulus mampu menguasainya, mengapa takut dengan UN yang standar kelulusan jauh lebih rendah dari standar yang digunakan. Untuk standar nasional saja, batas kelulusan hanya 52,5% dari 100% yang diajarkan di sekolah, apalagi jika dibandingkan dengan standar internasional yang “katanya” lebih tinggi dari standar nasional?.

Dalam seminar nasional tersebut terungkap bahwa keinginan lembaga penyelengara SBI saat ini adalah agar pemerintah memberikan “kelonggaran” untuk menjadikan ujian nasional (UN) sebagai pilihan (optional) bagi SBI. Boleh diikuti boleh tidak. Mereka berpandangan demikian atas dasar lembaga pendidikan yang bersangkutan telah diakreditasi oleh salah satu sekolah di negara yang menjadi “induknya” yang nota bene –menurut anggapan umum—mutunya lebih terjamin, sehingga pemerintah Indonesia “harus” memberikan pengakuan, bahwa lulusan dari SBI yang demikian telah layak disetarakan atau bahkan harus dinilai satu tingkat di atas kualitas mereka yang dinyatakan lulus dari sekolah-sekolah nasional. Sebagai contoh, sebuah Sekolah SBI yang telah diakreditasi oleh suatu Sekolah di Australia menginginkan pemerintah Indonesia langsung mengakuinya karena sekolah yang mengkreditasi tersebut dianggap jauh lebih bermutu dari sekolah-sekolah yang menggunakan standar nasional pendidikan kita. Apabila ini dikabulkan, maka dalam waktu sekejap akan bermunculan sekolah-sekolah serupa dan dengan leluasa mereka akan membangun kapitalisme pendidikan. Siap-siap jadi penonton di negeri sendiri.

Pertanyaan dan tanggapan dari floor tersebut mncul karena ada kekhawatiran “jangan sampai kita ibarat kerakap di batu, ke sana ke mari tidak diterima, akhirnya jadi penonton dalam percaturan internasional”. Konsep yang sesungguhnya diinginkan oleh kita smua adalah system pendidikan yang mampu mengembangkan kompetensi manusia Indonesia dengan segala kekhasannya sehingga di butuhkan oleh dunia internasional. Dengan demikian, akan terbentuk hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Membangun jati diri lewat pengembangan pola pikir, perlaku dan peradaban khas jauh lebi penting dari pada merelakan diri menjadi sub-ordinate. Barangkali hal inilah ditunjukkan oleh seorang Raja Ali Haji ahli gurindam 12 dari Melayu. Tidak satupun yang mampu menandinginya, meskipun “mungkin” dia tidak menguasai bahasa Inggris!

————–

Zulfikri Anas: Praktisi Pendidikan, Alumni FS Antropologi Univ. Andalas dan Curtin University of Technology, Perth, WA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: