SURAU: Educational Engineering

Manapak Jajak, Menemukan Potensi Diri Sedini Mungkin

Berita Koran

 http://www.kompas.com/kompas-cetak/0206/04/dikbud/jdor09.htm
Kompas. Selasa, 4 Juni 2002
J Drost: Cara Mengajar Lebih Penting daripada KurikulumJakarta, Kompas – Materi kurikulum, terutama untuk mata pelajaran dasar, di
seluruh dunia pada dasarnya sama. Yang membedakannya adalah cara guru
mengajar di depan kelas. Cara guru mengajar di depan kelas ini justru lebih
menentukan kualitas pendidikan.

Hal ini diungkapkan pengamat dan praktisi pendidikan J Drost di depan
peserta diskusi “Potret Pendidikan di Indonesia dan Peran Perguruan Swasta”
di Jakarta, Sabtu (1/6). Diskusi yang diselenggarakan oleh Majelis
Pendidikan Kristen dan Penerbit Yudhistira itu juga menghadirkan pengamat
sosial dan pendidikan Khoe You Tung, dan Staf Pusat Kurikulum Balitbang
Depdiknas Zulfikri Anas.

“Di Indonesia, kemampuan cara mengajar di depan kelas inilah yang masih
kurang dimiliki guru-guru. Padahal, materi pelajaran dalam kurikulum yang
dipelajari itu di mana-mana sama,” ujar Drost ketika menjawab pertanyaan
dari salah satu peserta diskusi.

Menurut Drost, pengajar di tingkat dasar seharusnya menggunakan guru kelas
dan bukan guru bidang studi. Guru di tingkat dasar itu harus tahu nama
semua anak yang diajarnya, dan mengetahui latar belakang keluarga anak
didiknya. Informasi seperti ini penting diketahui oleh seorang pendidik
agar bisa mengambil keputusan yang berguna bagi anak didiknya.

“Jangan sampai sekolah mengambil keputusan yang merugikan sebagian besar
anak di sekolah itu hanya untuk memenuhi ambisi sebagian kecil orangtua
terhadap anak didiknya,” kata Drost.

Guru berkualitas

Mengenai kurikulum berbasis kompetensi, Koe You Tung melihat, belum semua
sekolah mampu menerapkan kurikulum tersebut. Kurikulum berbasis kompetensi
merupakan konsep pembelajaran yang amat ideal, tetapi dalam praktiknya
membutuhkan guru yang berkualitas dan kreatif. Selain itu, keberhasilan
kurikulum berbasis kompetensi sangat bergantung pada keadaan psikologis dan
kondisi status sosial-ekonomi siswa.

Di negara-negara maju, seperti Jepang, Korea, dan Australia, upgrading
kurikulum selalu menyibukkan pemerintah dengan memberikan serangkaian
pelatihan dan lokakarya bagi guru-gurunya. Tujuannya jelas, guru sebagai
ujung tombak yang berhadapan langsung dengan siswa di kelas harus dapat
menerapkan kurikulum baru dengan baik. “Jelas bahwa kompetensi guru dalam
melahirkan paradigma pembelajaran kreatif menjadi faktor utama. Tanpa
persiapan dari tenaga pendidik di lapangan dan berbagai pihak, bukan tidak
mungkin kurikulum berbasis kompetensi justru semakin menurunkan kualitas
pendidikan nasional,” demikian Koe You Tung.

Menurut Zulfikri, kurikulum berbasis kompetensi merupakan suatu pilihan
untuk mengangkat kualitas hasil belajar. Pendekatan ini dipilih untuk
memenuhi tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan, sebab
hasil yang dicapai oleh pendidikan selama ini belum memuaskan.

“Pendidikan kita belum sepenuhnya mampu membangun karakteristik peserta
didik sebagaimana yang diharapkan, yang terjadi lebih banyak transfer of
knowledge daripada pembentukan kepribadian manusia,” ujarnya. (MAM)

 

Kompas, Jumat 11 Juni 2004

Buku Pelajaran Tak Harus Ganti Tiap Tahun

Jakarta, Kompas – Buku pelajaran sekolah tidak perlu dipaksakan berganti setiap tahun ajaran baru. Dari segi kurikulum hal itu tidak akan bermasalah karena isi atau materi sebenarnya tetap. Seharusnya, buku pelajaran lebih berperan sebagai referensi.

Hal itu diungkapkan Zulfikri Anas dari Tim Pengembang Kurikulum Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional dalam talk show bertajuk “Membedah Mutu Buku Pelajaran dengan Kurikulum Pendidikan Nasional 2004″ yang diselenggarakan Civic Education Institute di Jakarta, Kamis (10/6).

“Intinya, kurikulum mengarahkan dari sisi akademis atau ilmu pengetahuan serta perkembangan anak. Janganlah kurikulum dijadikan kambing hitam untuk gonta-ganti buku pelajaran. Perang tidak sehat antarpenerbit terkadang dikait-kaitkan dengan kurikulum,” kata Zulfikri.

Kriteria buku pelajaran yang baik tidak jauh berbeda dengan kurikulum, yakni harus valid, aktual karena mempersiapkan anak pada masanya, relevan dengan usia anak, bermanfaat bagi anak, mudah dipelajari, dan menarik sehingga menumbuhkan motivasi untuk menggali lebih dalam. Oleh karena itu, sebelum mulai menulis buku pelajaran, penulis harus paham hakikat kurikulum.

Menurut dia, sisi aktualitas seiring perkembangan zaman masih dapat disiasati tanpa harus berganti buku. Misalnya, dengan memberikan suplemen atau media lain seperti kliping koran. Tak kalah penting, ujarnya, adalah kemampuan guru membuat bahan ajar sendiri.

Ketua Kompartemen Pelatihan dan Pendidikan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Winarno mengungkapkan, dalam meramu pembelajaran guru tidak cukup dengan buku yang siap saji atau sepenuhnya berharap buku sesuai dengan revisi draf kurikulum terakhir. Sebab, dalam proses revisi kurikulum, Pusat Kurikulum menganut keterbukaan. Masukan-masukan dari pakar dan masyarakat diakomodir sebelum akhirnya revisi draf kurikulum disahkan.

Padahal, selalu ada tenggang waktu delapan bulan hingga satu tahun bagi penerbit untuk menyiapkan naskah menjadi buku pelajaran. Dengan demikian, tidak mudah bagi penerbit untuk mengejar revisi draf kurikulum terakhir.

Sudaryatmo, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), menambahkan bahwa pengadaan buku pelajaran selama ini lebih berorientasi keuntungan bisnis. Akibatnya, industri perbukuan tak kunjung sehat dan konsumenlah yang menanggung akibatnya. Penerbit berlomba- lomba menawarkan bukunya langsung ke sekolah-sekolah. “Murid seperti pasar bukan subyek yang berhak mendapatkan buku yang baik,” katanya.

Dia berpandangan perlu ada sistem kontrol sebelum buku pelajaran memasuki pasar dan mekanisme penarikan jika buku tersebut tidak berdampak baik bagi peserta didik. (INE)

 

 

 

 

Kompas, 24 Juni 2004

KBK TAK MENILAI KELULUSAN BERDASARKAN UJIAN MODEL UAN
 

Jakarta,
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mulai digalakkan pemerintah untuk mengganti Kurikulum 1994 ternyata bertolak belakang dengan ujian akhir nasional (UAN) yang justru sedang dipertahankan pula oleh pemerintah.

Dalam konteks pembelajaran, KBK mengukur kelulusan tak hanya berdasarkan pengetahuan siswa, tetapi juga pada perubahan perilaku, termasuk keseluruhan proses untuk menggiring siswa mengaplikasikan pengetahuannya. Sebaliknya, UAN lebih mengukur kemampuan siswa berdasarkan nilai yang dicapai pada saat pelaksanaan ujian, tanpa melihat rangkaian proses pembelajaran sebelumnya.

“Sebagai bagian dari pemetaan mutu pendidikan nasional, UAN sebetulnya lebih merupakan external evaluation. Karena itu, sebaiknya UAN tidak dipakai untuk mengukur kemampuan individual siswa, termasuk kelulusannya. Kelulusan siswa lebih pantas diukur dengan ujian yang diadakan oleh guru dengan mengacu pada prinsip KBK,” ujar Zulfikri Anas, staf Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, Rabu (23/6), seusai berbicara dalam semiloka “Paradigma Penilaian dan Pengembangan Silabus dalam KBK” di Jakarta.

Semiloka dalam rangka Pesta Buku Jakarta 2004 yang diadakan oleh Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Cabang Jakarta tersebut diikuti para guru, kepala sekolah, dan kalangan penerbit di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada sesi berbeda, tampil Safari MA dari Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas dengan topik bahasan penilaian berbasis kompetensi.

Banyak cara penilaian

Saat berbicara di depan forum, Zulfikri mengakui bahwa memang ada banyak cara untuk mengukur kemampuan siswa, termasuk UAN. Namun, dengan adanya konsep KBK, sebaiknya guru lebih didorong melakukan ujian. Kompetensi siswa yang sesungguhnya akan lebih tampak jika dilakukan penilaian yang mengacu pada KBK.

Menurut Zulfikri, sebagai bagian dari pemetaan mutu pendidikan, UAN sama halnya dengan ulangan bersama yang belakangan lazim dilakukan atas kesepakatan para kepala sekolah di wilayah tertentu.

UAN dan ulangan bersama tidak bisa dipakai untuk mengukur kemampuan individual siswa. Hasil UAN dan ulangan bersama lebih merupakan data bagi pelaku pendidikan untuk melakukan perbaikan pada sekolah-sekolah yang dianggap memiliki kekurangan dalam pembelajaran.

Meski demikian, Zulfikri tidak secara tegas mengatakan bahwa UAN tidak diperlukan. Ia malah berkelit dengan mengatakan, walaupun UAN hanya mengukur kemampuan siswa pada bagian akhir, hasilnya tetap setara dengan penilaian berdasarkan KBK.

“Soal UAN masih diperlukan atau atau tidak, itu bukan wilayah saya,” katanya. Saat pembicaraan mempertentangkan KBK dan UAN, terdengar sejumlah peserta semiloka meneriakkan dugaan bahwa tradisi UAN dilanggengkan lebih karena kepentingan proyek.

Suara yang sama juga terdengar dari hadirin ketika pembicaraan menyinggung bahwa KBK pun sebetulnya tidak lebih dari upaya mengutak-atik konsep pembelajaran. Seorang peserta mengingatkan bahwa tanpa gonta-ganti kurikulum pun, secara klasik, kompetensi yang dituju dan hendak diukur sebetulnya tidak lain dari tiga aspek, yakni kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku).

“Sejak Kurikulum 1974, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, hingga KBK 2004, sasaran kurikulum sebetulnya tidak jauh dari tiga aspek itu. Apa tidak sebaiknya anggaran mengutak-atik kurikulum dan melanggengkan tradisi UAN dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru atau membangun sekolah yang ambruk?” ujar salah satu peserta yang disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam makalahnya, Zulfikri menguraikan, sasaran akhir sekaligus yang dijadikan ukuran keberhasilan pembelajaran dengan menggunakan KBK adalah perubahan perilaku siswa.

Belajar bukan hanya untuk tahu, tetapi juga menggiring siswa mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya secara langsung dalam kehidupan nyata. Siswa belajar untuk membangun jari diri dan membentuk sikap hidup dalam kebersamaan yang harmoni.

Untuk itu, menurut Zulfikri, KBK mengarahkan pembelajaran berlangsung konstruktif yang didasari oleh pemikiran bahwa setiap individu peserta didik merupakan bibit potensial yang mampu berkembang secara mandiri.

Para peserta semiloka juga sempat mempertanyakan, jangan-jangan pergantian kurikulum disusupi misi “titipan” dari kalangan penerbit buku agar selalu ada proyek pengadaan buku. Namun, dugaan itu ditepis oleh Zulfikri dengan mengatakan, ganti kurikulum tak mesti ganti buku.

“Tidak ada larangan untuk membaca buku lama, malah itu memperkaya pengetahuan siswa. Cuma, untuk mengikuti perkembangan terbaru, sebaiknya tak perlu segan menggunakan buku baru,” ujarnya. (nar)

 

 

 

 

Kompas, Juni 2004

PEMERINTAH HARUS KONSISTEN PADA MISI KBK

 Jakarta,
Dalam menilai kelulusan siswa, pemerintah harus konsisten dengan misi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan digalakkannya KBK mulai Tahun Ajaran 2004/2005, berarti pemerintah sudah harus memberikan kewenangan sepenuhnya kepada sekolah untuk melakukan ujian sendiri. Sebab, kemampuan siswa dalam memahami pelajaran sesungguhnya lebih tampak dalam ujian yang mengacu pada KBK ketimbang dengan model ujian akhir nasional.

Demikian rangkuman pendapat dari pengamat pendidikan Prof Suyanto PhD dan anggota Komisi VI DPR Ferdiansyah yang dihubungi terpisah, Sabtu (26/6). Keduanya dimintai pendapat sehubungan pernyataan staf Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Zulfikri Anas, bahwa UAN hanyalah evaluasi eksternal dari proses pembelajaran. Kemampuan siswa yang sesungguhnya bisa lebih terukur jika guru melakukan ujian sendiri dengan mengacu pada prinsip KBK (Kompas, 24/6).

Suyanto menilai pernyataan staf Pusat Kurikulum tersebut harus dilihat sebagai otokritik bagi jajaran Depdiknas. “Ini masukan bahwa sesungguhnya tradisi UAN justru tidak sejalan dengan upaya membangun kompetensi peserta didik,” ujar Suyanto.

Suyanto dan Ferdianysah sepakat bahwa ujian model UAN memang dibutuhkan untuk memotret mutu pendidikan di Tanah Air. Akan tetapi, UAN tidak layak dijadikan alat penentu kelulusan siswa. Sebab, UAN hanya mengukur kemampuan siswa menjawab soal-soal ujian pada hari ujian, tanpa menilai proses yang dijalani siswa guna memenuhi aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (perilaku). Lagi pula, jika mengemban fungsi pemetaan mutu, UAN tidak mesti dilakukan tiap tahun.

Menurut Suyanto, seiring digodoknya pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan, mulai sekarang perlu dipikirkan untuk menyerahkan kewenangan pengujian kepada guru-guru di sekolah, dengan mengacu pada standar nasional. Badan independen tersebut diharapkan jauh dari intervensi pemerintah, tetapi punya kewenangan mutlak ke sekolah.

Kewenangan yang dimaksud antara lain membuat standar atau kisi-kisi soal dan mematok nilai kelulusan. Dalam mematok nilai kelulusan, harus ada kriteria yang harus disepakati secara nasional.

“Ini sangat relevan dengan KBK yang sedang digalakkan,” paparnya. Dalam hal ini, Suyanto mengingatkan bahwa nilai ujian harian dan perilaku siswa sepanjang proses belajar tidak boleh diabaikan.

Mengundang kritik

Menurut Ferdiansyah, upaya DPR mencegah UAN tahun 2005-dengan cara menolak penyediaan anggaran-sebetulnya tidak lain dari itikad menegakkan UU Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai Pasal 58 UU tersebut, kewenangan melakukan evaluasi terhadap proses pendidikan terletak di tangan pendidik. Dengan demikian, yang berhak mengukur kemampuan siswa untuk lulus atau tidak adalah guru karena merekalah yang menyertai siswa dalam proses pembelajaran.

“Lagi-lagi, ujian yang yang mengacu pada KBK merupakan solusi,” kata Ferdiansyah.

Ia menambahkan, selama amanat UU itu tidak ditegakkan, selama itu pula Depdiknas akan terus menuai kritik dari masyarakat. “Sungguh sulit dimengerti, sebuah kebijakan yang menuju pada pencapaian mutu dan kompetensi justru dimentahkan oleh kebijakan lain yang tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian mutu,” tuturnya.

Sama seperti Suyanto, Ferdiansyah juga tidak yakin jika menurunnya angka ketidaklulusan SMA/MA/SMK dan SMP tahun 2004 ini sebagai dampak terlecutnya semangat siswa untuk belajar keras. Pencapaian angka kelulusan tahun ini belum tentu karena efek dinaikkannya nilai standar kelulusan dari 3,01 menjadi 4,01.

“Capaian target pendidikan tidak mudah diraih secara signifikan dalam waktu satu tahun,” kata Ferdiansyah menambahkan. (nar)

 

 

 

 

 

Harian Umum Pakuan

Senin, 12 Mei 2008/09:43:41 WIB

Jelang UASBN SD, Guru dan Orang Tua Resah

Reporter: Ndg/Syam

Bandung, (Pakuan).-

Mejelang UASBN tingkat SD yang akan dilaksanakan selasa besok (13/5), guru dan orangtua siswa di Kota Bandung mengaku khawatir dan resah dengan tingkat kesulitan tertentu sehingga dapat mengakibatkan siswa stres

Pasalnya,banyak siswa SMP dan SMA pada ujian nasional (UN) tahun sebelumnya yang tidak lulus. Karena itu,mereka meminta pemerintah merevisi pelaksanaan ujian yang dinilai tidak membawa ke arah lebih baik.

Kepala Sekolah SD Ukhuwwahtul Islam Bandung Euis Romlah mengatakan, saat latihan UASBN ketiga di sekolahnya banyak siswa yang salah mengisi data pada lembar jawaban ujian.Dari 26 siswa yang mengikuti latihan terdapat 14 orang yang salah mengisi lembar jawaban.

”Kesalahan ini diakibatkan para siswa stres.Jadi,konsentrasi dan ketelitian siswa itu berkurang.”Pada saat latihan UASBN yang pertama dan kedua itu hasilnya masih lumayan bagus. Tapi, mendekati pelaksanaan ujian, 13 Mei nanti, hasil latihan yang ketiga justru banyak siswa salah mengisi,” ujar Euis kepada wartawan kemarin.

Pendapat serupa pun disampaikanparaguruSD Tunas Unggul Bandung yang ditemui diacara seminar dan pelatihan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip) di Gedung Geologi, Jalan Diponegoro, kemarin. Salah seorang guru Lilis mengaku khawatir soal pada UASBN nanti berbeda jauh dengan yang dipelajari oleh siswa.

Sementara itu, staf Pusat Kurikulum Balitbang Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Zulfikri Anas meminta guru dan orangtua siswa tidak khawatir dengan ujian SD besok.Menurut dia, soal UASBN tingkat SD dibuat sesuai dengan materi yang dibahas sehari-hari di sekolah.

”Soal yang diujikan itu merupakan pelajaran seharihari. Sekitar 70% soal UN dan UASBN dibuat oleh Disdik Jabar dan sisanya 30% oleh Depdiknas. Nah, kalau ada soal yang tidak sesuai Dinas Pendidikan bisa disomasi,” tandas dia.

Dari Disdik Jabar pun meminta kepada semua kalangan pelaku pendidikan tidak mencemaskan kemampuan siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dalam mengisi lembar jawaban komputer (LJK) pada UASBN.

Pasalnya, Disdik telah mendesain mesin scan LJK khusus untuk para siswa. ”Kami kira para guru atau pun orangtua siswa tidak perlu cemas dengan LJK pada UASBN nanti. Kami telah mendesain mesin scan yang berfungsi mencocokkan jawaban siswa berbeda dengan mesin scan untuk siswa SMP atau SMA,” jelas Kasubdin Bina Program Disdik Jabar Dedi Sutardi.

Dia menerangkan, jika para siswa dalam mengarsir lembar jawaban kurang tebal atau ada kesalahan lain, mesin ini tetap dapat membaca karena mesin ini dirancang khusus lebih sensitif untuk ujian SD/MI.

 

Republika Online  Selasa, 06 Mei 2008

Honor Pengawas UN Belum Turun

 BANDUNG — Hingga kini, pengawas Ujian Nasional (UN) SMP, SMA/SMK/MA belum turun. Padahal pelaksanaan UN SMA/SMK/MA, sudah berakhir 24 April lalu. Akibatnya, untuk sementara orang tua dan siswa yang menanggung beban tersebut melalui anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

”Di mana tanggung jawab pemerintah,” ujar Sekjen Forum Aspirasi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung, Iwan Hermawan, Senin (5/5). Ia menambahkan, uang untuk pengawas berasal dari pusat.

Kasubdin Bina Program Disdik Kota Bandung, Abdul Ghaos mengakui adanya keterlambatan tersebut. Menurut dia, hal itu terjadi bukanlah yang pertama kalinya. Sebenarnya, kata dia, nota kesepahaman antara provinsi dan kota mengenai uang pengawas SMP ini sudah ditandatangani pekan lalu.

Namun, tutur dia, karena persoalan administrasi akhirnya uang belum bisa cair. ”Saat ini, petinggi tidak berani asal mencairkan uang jika aturan dan administrasi belum selesai, takut disalahkan,” ungkap dia terpisah. Karena itu, untuk sementara sekolah yang menalangi honor pengawas.

Masih terkait UN, masyarakat termasuk guru dan kepala sekolah diminta tidak perlu khawatir dengan kegiatan tersebut. Menurut Staf Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas, Zulfikri Anas, soal ujian akan dibuat sesuai dengan materi yang dibahas sehari-hari di sekolah.

Soal UN itu, tutur dia, sekitar 70 persen dibuat oleh Dinas Pendidikan Jabar dan sisanya oleh Depdiknas. Kalau sampai soal yang diujikan tidak sesuai dengan materi yang diajarkan, kata dia, masyarakat bisa menyampaikan somasi

Dari Purwakarta dilaporkan, hari pertama ujian nasional (UN) untuk siswa SMP dan MTs, di wilayah tersebut berjalan lancar. Sebagian sisw menilai soal yang harus dikerjakannya terlalu sulit. Ahmad Mulyana, siswa SMPN 7 Purwakarta, mengakui, dirinya pesimistis bisa lulus dalam UN.

Bersamaan dengan itu, Wali Kota Sukabumi, Mokh Muslikh Abdussyukur, menjamin tidak ada sistem joki yang melibatkan para guru dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkatan SMP/MTs. Menurut dia, Pelaksanaan UN kali ini mendapatkan kontrol yang ketat dari sejumlah pihak. ”Manajemen UN yang baik dapat mencegah terjadinya praktik perjokian tersebut,” ujar dia. ren/kie/lis/win/rig

 

 Harian Pikiran Rakyat 

Guru Harus Kreatif Kembangkan Kurikulum
Agar Siswa Dapat Menerima Pelajaran dengan Mudah

 

BANDUNG, (PR).-
Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam mengelola kurikulum sehingga pada penerapannya tidak memberatkan anak didik. Alasannya, kunci utama keberhasilan penerapan kurikulum adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri.

“Sejumlah guru rata-rata mengeluhkan kurikulum yang ditetapkan saat ini tidak mudah diterapkan di lapangan,” kata anggota Litbang Kurikulum Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip), Zulfikrie Anas di sela-sela Pelatihan Proses Pembelajaran yang Mengelola Keragaman Sumber Belajar di Gedung P4TK IPA Bandung, Jalan Diponegoro Bandung, Sabtu (22/12).

Kalaupun bisa diterapkan, kata Zulfikrie, hal itu malah memberatkan siswa karena target yang dibebankan dalam kurikulum dinilai terlalu berlebih. Hal inilah yang membingungkan guru dalam menentukan metode pembelajaran seperti apa yang seharusnya ditempuh untuk memenuhi target kurikulum tersebut, tetapi tidak memberatkan siswa.

“Kurikulum yang saat ini diterapkan di sekolah mungkin dirasakan berat oleh sejumlah guru. Namun, sebenarnya semua itu tergantung dari sistem pengelolaannya di sekolah. Guru seharusnya menggunakan intelektualitasnya untuk mencari cara paling praktis menerapkan sistem kurikulum yang telah ditetapkan sehingga tidak memberatkan anak didiknya,” ujar dia.

Zul (nama panggilannya) menjelaskan, tugas ini sebenarnya tidak berat sebab guru merupakan orang yang seharusnya memiliki kemampuan itu. Bahkan, ia menegaskan bahwa kurikulum apa pun bisa diterapkan dan dapat diterima siswa, tergantung dari kemampuan guru dalam mengelolanya di kelas.

“Guru itu seharusnya menjadi ahli dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menerapkan kurikulum sebab mereka dididik untuk itu. Jika masih banyak guru yang bilang ini susah, berarti guru tersebut tidak memiliki keahlian mengajar. Artinya, kita harus mulai instrospeksi diri untuk menciptakan guru yang benar-benar ahli dalam pendidikan,” ungkap Zul.

Hanya, menurut Zul, saat ini masih banyak guru yang terpasung oleh hal-hal yang harus seragam. Padahal, mereka berhak menentukan cara mereka sendiri dalam mengaplikasikan kurikulum yang telah ditentukan dengan cara yang paling praktis dan mudah dicerna anak didik.

“Format yang seragam hanya akan menguntungkan sekelompok anak, sedangkan kelompok anak yang lain tidak. Akibatnya, hak anak pun tidak bisa terpenuhi,” kata Zul. Padahal, kompetensi serta kemampuan dasar setiap anak berbeda di setiap daerah.

Untuk itu, Zul mengimbau agar guru tidak terjebak pada aplikasi kurikulum yang harus sama persis dengan guru atau sekolah lain. Sebaliknya, guru harus bisa menciptakan kreasinya sendiri agar kewajiban dalam kurikulum bisa terpenuhi.

Hal utama yang harus dimiliki guru, kata Zul selanjutnya, yakni kemampuan dalam mengenali dan memahami potensi yang dimiliki setiap anak didiknya. Dengan demikian, guru bisa memilih langkah yang sesuai dengan kondisi anak didiknya. “Dengan kemampuan yang dimiliki guru, yakni mengenali dan memahami potensi anak, guru akan tahu bagaimana seharusnya dia memberi pembelajaran dan memberikan apa yang dibutuhkan siswa,” ujar Zul.

Kultur Indonesia yang semakin mengambang juga merupakan salah satu kelemahan guru dalam menerapkan sistem kurikulum. Diakui Zul, saat ini guru di tanah air hanya mampu menerapkan (adopsi) kurikulum yang dikembangkan oleh negara lain, tanpa melakukan penelitian sendiri mengenai kebutuhan dan kemampuan siswa di daerah kita. Sementara, penerapannya tidak memerhatikan kultur yang ada.

Lebih lanjut Zul mengatakan, sarana yang terbatas seharusnya tidak menjadi alasan guru tidak mampu mengembangkan kurikulum. “Menurut saya, dengan sarana yang terbatas akan melahirkan kreativitas yang semakin berkembang,” tambah Zul. (A-155)***

 

 

 

 

 

 

One Response to “Berita Koran”

  1. […] Pemerintah terus melakukan upaya dalam perbaikan sistem pendidikan di negeri ini. Berbagai kebijakan terkait sistem dan kurikulum pendidikan terus-menerus disempurnakan guna mempermudah peserta didik dalam belajar. Berbagai inovasi terkait kurikulum telah dikembangkan dengan harapan sekolah dapat menelorkan output yang berkualitas dengan adanya standart kompetensi yang telah ditetapkan. Salah satu kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pemerintah pada tahun 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dalam konteks pembelajaran, KBK mengukur kelulusan tidak hanya berdasarkan pengetahuan peserta didik, tetapi juga pada perubahan perilaku, termasuk keseluruhan proses untuk menggiring siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya. Aspek penilaian dalam KBK meliputi aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Namun, tampaknya praktek pemberlakuan KBK ini tidak berlangsung secara tepat. Seharusnya penilaian hasil belajar siswa meliputi ketiga aspek tersebut, namun pada kenyataannya UAN masih berlaku. Hal ini tentu bertolak belakang pada proses penilaian pada KBK karena UAN lebih mengukur kemampuan siswa berdasarkan nilai yang dicapai pada saat pelaksanaan ujian, tanpa melihat rangkaian proses pembelajaran sebelumnya. Untuk itu, menurut Zulfikri, KBK mengarahkan pembelajaran berlangsung konstruktif yang didasari oleh pemikiran bahwa setiap individu peserta didik merupakan bibit potensial yang mampu berkembang secara mandiri https://fikrieanas.wordpress.com/berita-koran/. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: